Uskup Filipina kritik rencana kerajaan ubah undang-undang perlembagaan

Uskup Filipina telah menerbitkan pedoman pastoral bagi umat Katolik ketika uraura kerajaan mahu mengubah konstitusi negara tersebut yang telah berusia 31 tahun.

Feb 09, 2018

MANILA: Uskup Filipina telah menerbitkan pedoman pastoral bagi umat Katolik ketika uraura kerajaan mahu mengubah konstitusi negara tersebut yang telah berusia 31 tahun.

Para pemimpin Gereja menulis bahawa “dimensi moral yang paling dasar dari tindakan politik manusia" telah diabaikan dalam “kekacauan pendapat politik” mengenai perubahan konstitusi.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan dua kali setahun para uskup di kota Cebu pada 29 Januari, mereka mengatakan bahawa ingin “membuat landasan moral Gereja menjadi jelas dan terus terang.”

Mereka mengatakan bahawa menulis kembali konstitusi “memerlukan penyertaan masyarakat luas dan konsultasi, kesatuan visi, ketelusan, dan situasi yang tenang yang memungkinkan diskusi dan debat rasional.”

Pada berbagai kesempatan di masa lalu, para uskup menyatakan, “meski tidak sempurna,” ketentuan konstitusi 1987 sesuai dengan nilai-nilai Injil.

Para pemimpin Gereja mengatakan bahawa berdasarkan ajaran moral Gereja, empat prinsip — tentang martabat manusia dan hak asasi manusia, integritas dan kebenaran, partisipasi dan solidariti, kebaikan bersama — “menonjol sebagai dasar penilaian mral.”

Mereka memperingatkan agar tidak merosak “prinsip pro-kehidupan” yang tercantum dalam konstitusi ini, termasuk “sifat dasar pernikahan dan keluarga.”

Mereka juga memperingatkan agar tidak memperpanjang masa jabatan untuk pejabat terpilih saat ini.

“Perasaan takut pada kediktatoran bertolak pengalaman masa lalu,” kata pernyataan para uskup, seraya menambahkan bahawa dinasti politik menjadi faktor dominan dalam kehidupan politik.

Memperhatikan langkah saat ini, mengubah konstitusi adalah untuk memfasilitasi perpindahan dari negara kesatuan ke bentuk pemerintahan parlementer, para uskup mengatakan, “mudah-mudahan aspirasi ini ada dalam fikiran” bahawa mereka yang akan ditugaskan untuk merumuskan pemindaannya “melaksanakan tugas yang diharapkan dari mereka.”

Pada awal pertemuan para uskup pada 27 Januari, Uskup Agung Gabriele Giordano Caccia, Duta Vatikan untuk Filipina, mengatakan kepada para uskup Filipina untuk selalu membela kebenaran.

“Apakah kita memiliki keberanian untuk mewartakan kebenaran meskipun itu berisiko? Sebagai pemimpin dan rasul, kita harus mewartakan kebenaran. Tujuan kita bukanlah sebuah konfrontasi kekuasaan tetapi pertobatan,” katanya.--Ucanews.com (dgn izin)

Total Comments:0

Name
Email
Comments